Dinas Perindustrian

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Prov.Kalsel

Tugas

Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan, sebagai berikut : “Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkanoleh Gubernur Kalimantan Selatan“antara lain :

  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangperindustrian;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur,memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Agro;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur,memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
  • Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis;
  • Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

 

Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian;
  • Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
  • Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Agro;
  • Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
  • Pembinaan, pengawasan,dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan.
  • Pengelolaan kegiatan kesekretariatan