Tugas Dinas Perindustrian

Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan, sebagai berikut : “Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkanoleh Gubernur Kalimantan Selatan“antara lain :

  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangperindustrian;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur,memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Agro;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur,memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
  • Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis;
  • Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian;
  • Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
  • Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Agro;
  • Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
  • Pembinaan, pengawasan,dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan.
  • Pengelolaan kegiatan kesekretariatan